undang undang kepolisian 2002. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. undang undang kepolisian 2002

Feb 26, 2021 · Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. 3Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. 2 tahun 2002 E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan,. . Pejabat Polri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebuah undang-undang yang memiliki peranan penting dalam menata sistem. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahwa. 500. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, 1Republik Indonesia, UU. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, lihat di sini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Harga Undang-undang RI no 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2 Tahun 2002. TBN = Tambahan Berita Negara. Jan 8, 2002 · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 1. Harga Undang - Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Rep. (Kepala Badan Keahlian DPR RI). INFO NASIONAL - Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), kata Wakil Ketua III Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Raden Pardede,. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya. POLISI REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN SIYASAH DUSTURIYAH Mezi Nikmat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Jl. Indonesia, Pemerintah Pusat. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. I. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Pemerintah pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang. id. menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, universitas taduluko, palu, hlm 2 46 Erly Pangestuti, tugas penyidik di dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka residivis, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Tulungagung, hlm. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 4. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap pelu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia C. Bahwa telah terjadi perubahan tentang Kepolisian Negara Republik paradigma dalam sistem Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal ketatanegaraan yang menegaskan 8 januari2002, diundangkan pada tanggal 8 pemisahan kelembagaan Tentara januari 2002 dalam Lembaran Negara No. polri. (Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin dan Dara Indrawati). Latar Belakang. Tugas dan wewenang Kepolisian telah ditegaskan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3Momo Kelana, Memahami Undang -Undang Kepolisian, Undang Undang No. 5. Mengingat: 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU_No_2_Tahun_2002_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 45 ayat 1 dan/atau Pasal 34 ayat 1 juncto. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1987; Lambang Polri bernama. Mar 8, 2020 · Pertimbangan UU 2 tahun 2002 tentang Polri adalah: bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian. Jun 25, 2020 · Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:. Penelitian ini bertujuan untuk meganalisisi aturan dan pelaksanaan, kendala serta upaya dalam diskresi yang dilaksanakan kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang. Keduanya akhirnya menikah di kantor polisi. Abu Husna, ”Polisi (Syurthah) dalam Khilafah Islam”. I. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. UU No. Download citation file:2. Bentuk. 32. Peraturan Kepolisian adalah…. Dalam pasal 13 jo. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. Peraturan Perundang-undangan. UU No 2 th 2002 ttg Kepolisian Compiled by: 21 Yayasan Titian . 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaranTindakan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Polsek Cibeunying Kaler) 1Rendi Winarta, 2Sholahuddin Harahap 1,2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. : UU 2 2002. Hum. Penelitian yang berjudul “ Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pelaksanaan Tugas penyidikan Tindak Pidana Sesuai Dengan Undang – Undang No. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;. Peraturan Pemerintah ini ada untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 4 Oleh karena 1 Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang. undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam Undang-undang tersebut lembaga kepolisian diposisikan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Undang-Undang tentang Kepolisian yaitu untuk mengetahui: 1. Sesuai dengan pasal 1 UU kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pengertian dari anggota kepolisan adalah. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. A. Ditetapkan 8 Januari 2002 Ditetapkan 8 Jan 2002. Feb 2, 2022 · 11. Undang – undang Kepolisian B. Semoga informasi ini bermanfaat. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. polisi tidak terlepas dari peran penegakan hukum dalam hal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Jan 8, 2002 · Kepolisian Negara Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 D. diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) No. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. “Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,”. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak Undang-Undang Kepolisian No. Sehingga, soal penanganan. Johnson Rajagukguk, S. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang kedudukan lembaga Polri di bawah Presiden,. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Tahun. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik. COM, KUBU RAYA - Pria berinisial R (21) warga Kubu Raya, Kalimantan Barat ditetapkan. Dalam Undang -undang ini yang dimaksud dengan : 1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang undang No. id - 2 - Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Oct 28, 2022 · Dasar hukum yang menjadi acuan diskresi kepolisian antara lain Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun secara lebih jelas, tugas kepolisian tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. 2. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang. Peranan profesi dan pengamanan dalam penegakan kode etik Kepolisian berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng. D. 10, 2013. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor:. membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni: Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. 2 Tahun 2002 ) & Undang-Undang Pertahanan Negara ( UU No. Sumbar – Dalam mewujudkan fungsi Kepolisian sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, tidak lepas dari Implementasi Pelayanan Prima Polri kepada masyarakat yang salah satunya ditunjukkan melalui Distribusi BBM dilingkungan Polri dalam mendukung tugas Operasional dilingkungan Polri. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Pasal 5 ayat (1),. Ketentuan Penyiaran. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. H. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian di Indonesia . bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Menegakkan hukum. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Tugas Polisi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Jawaban: D 24. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO. Undang - Undang Nomor 14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara. 2 tahun 2002 C. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,. Jurnal. pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Polri bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang ditengah masyarakat. REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. undang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara; Mengingat : 1. 134. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. mendapatkan penjelasan lebih lanjut. BAB I KETENTUAN. Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. Pertimbangan dalam Perpol 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun. 1. Pasal 5 ayat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. Berikut tugas pokok Polri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. a. Undang-Undang ini berbicara mengenai berbagai aspek yang terkait dengan kepolisian, termasuk pembentukan institusi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, perlindungan hukum bagi anggota. Rasta Sewakottama. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan (Satpam) Pertama-tama, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”) pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. I. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. 22. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Pasal 5 ayat (1),. Mengenai tugas yang harus dilakukan oleh Polri, dalam. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Pegawai khusus dalam pemerintahan.